Nasib Pendidikan Anak-anak TKI Ilegal di Malaysia

Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia sebagian besar berstatus ilegal (tak resmi). Status tak resmi disebabkan karena dua hal, mereka yang berangkat secara tak resmi dan karena majikan mereka yang tak mengurus izin tinggal bagi pekerja.

Ada banyak cerita haru yang didengar dari pekerja migran ilegal ini. Meski tak memiliki kepastian di perantauan, sebagian besar membawa keluarga mereka.

Tak jarang, mereka menikah dengan sesama TKI yang bekerja di negeri orang dan memiliki anak. Anak-anak ini pun akan menyandang status yang sama dengan orangtua mereka, tak resmi.

Menyandang status tak resmi tidak lah mudah, mereka tidak akan mendapatkan fasilitas yang disediakan pemerintah Malaysia, seperti pendidikan. Pemerintah pun berusaha hadir untuk menyediakan fasilitas pendidikan kepada anak-anak TKI, baik yang dikelola Konsulat Jenderal RI maupun TKI sendiri.

"Ada 15 ribu anak-anak TKI tidak resmi yang saat ini sekolah di Center Learning Center (CLC) yang dikelola kawan-kawan di sana," kata Kepala BNP2TKI Nusron saat berbincang di Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (19/9/2015).

Permasalahan sekolah ini hampir sama dengan beberapa sekolah yang ada di perbatasan, tak adanya tenaga pengajar yang cukup untuk mengajar. Nusron mengakui, ada guru yang didatangkan Kementerian Pendidikan ke beberapa sekolah di sana.

Hanya saja, guru hanya dikirim ke sekolah yang dikelola Konsulat Jenderal. Sedangkan sekolah yang dikelola pekerja TKI sendiri tak banyak mendapatkan tenaga pengajar.

"Kita minta pemerintah menambah jumlah guru yang dikirim, mengingat terlalu banyaknya anak TKI di sana yang capai 15ribu, idealnya di sana 30:1 lah," tambah Nusron.

Nusron akan bertemu dengan anak-anak TKI ini di Sabah. Ia akan berkunjung saat lebaran Idul Adha nanti.

Nusron menyebut, Pemerintah kini sedang membangun semacam boarding school untuk anak-anak TKI di Sabah Malaysia. Sekolah ini masih dalam tahap pembangunan.

"Kita mau bangun sekolah 'boarding school', itu nanti anak anak mereka nyantri ke sana. Ibunya kalau libur yaudah nanti ke sana buat ketemu," jelas dia.

Bagaimanapun, kata dia, pemerintah tak memandang status anak-anak TKI itu. Pemerintah melihat mereka sebagai anak Indonesia.

"Kita tidak bedakan ilegal atau tidak, mereka merupakan anak Indonesia. Kita tetap memberikan pelayanan pendidikan untuk mereka," tegas Nusron.

Original link metrotvnews.com